Breaking News

"Modus Perjalanan Dinas Dalam Kota Maupun Luar Kota" Menjadi Model Untuk Menghambur hamburkan Uang Rakyat.

BONDOWOSO,Jatim 1 Suara - Maraknya Kegiatan Outbond maupun Kegiatan Perjadin Luar Kota dan dalam Kota  ( Pemkab ) Bondowoso, Aktivis pegiat anti korupsi yang juga ketua DPP LSM IGW Johan Bina Birawa ( Johan OB )  mengkritik Pemkab Bondowoso terkait adanya indikasi pemborosan anggaran yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah. Banyak uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkuras habis, akan tetapi dampak dari kegiatan tersebut dalam pembangunan di Bondowoso sulit dirasakan oleh masyarakat.

Dicontohkannya, pemborosan anggaran yang sangat kasat mata adalah perjalanan dinas  luar kota maupun perjalanan dinas dalam kota serta kegiatan outbond, "Bagaimana kita mengubah paradigma. Jadi bukan berapa besar dana anggaran yang telah dan akan dihabiskan, akan tetapi dampak dari kegiatan tersebut terhadap pembangunan di Bondowoso " Ucap Johan OB dalam diskusi ringan dengan sejumlah aktivis lainnya dan beberapa awak media onlein di kantor sekretariat bersama. Kamis 9/10/2024. 

" Masih di ungkapan Johan OB, terkadang   kita sangat" miris " melihat APBD Daerah kita sejak lima tahun terakhir selalu devisit bahkan sangat mencengangkan karena nilai dari penurunan /devisit apbd Bondowoso ratusan milyar pertahunnya. Seharusnya mereka ( para kep satker ) sadar APBD kita menjadi turun itu juga akibat kesalahan mereka pejabat yang tidak mampu menjalankan jabatannya dengan baik sehingga berdampak pada devisit anggaran daerah," kata Johan OB.

Pembahasan ini menjadi atensi dan kajian serta analisa bersama kami para aktivis dan beberapa media onlein di kantor sekretariat bersama serta membuka data besarannya anggaran belanja dinas dan anggaran kunjungan dinas luar kota maupun dalam kota dari seluruh opd yang ada di kabupaten Bondowoso dan meminta masalah pemborosan anggaran yang sudah berlangsung puluhan tahun ini disudahi. Terlebih, banyak perjalanan dinas yang menurut penilaian serta kajian kami dinilai tidak terlalu mendesak" Tutupnya.

BPK dalam hal ini diminta memperhatikan serta agar dapat hendaknya melakukan pemeriksaan yang betul betul akurat terhadap adanya indikasi pemborosan penggunaan dan serapan anggaran APBD yang di lakukan oleh Pemkab Bondowoso.  Karena masih banyak kejanggalan kejanggalan lain yang membutuhkan atensi BPK RI.

Penulis. : MZ/Ari-red
© Copyright 2022 - JATIM SATU SUARA